Sejak diluncurkan, aplikasi Coretax memang belum berjalan sempurna dan terus diperbarui oleh DJP agar bisa melayani semua wajib pajak.
Coretax juga akan memuat bank facts atau informasi lengkap tentang rekening lender milik Wajib Pajak.
Sri Mulyani pun menyampaikan alasan pelaksanaan Coretax tidak terlepas dari peningkatan jumlah wajib pajak dan dokumen yang harus diproses oleh sistem. Dengan Coretax, dia mengklaim akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan.
Persoalannya, sering wajib pajak juga tidak mengetahui atau mengingat EFIN sehingga pengaturan ulang kata sandi akhirnya berujung pada kunjungan ke kantor pajak atau setidaknya menghubungi DJP melalui kanal layanan lupa EFIN untuk menanyakan kembali nomor EFIN.
Meskipun digitalisasi perpajakan sudah dimulai bertahap sejak 2017, namun akses informasi pajak masih terbatas pada profil singkat wajib pajak dan riwayat pelaporan.
Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permintaan akses digital serta mengaktivasi NIK menjadi NPWP dengan lebih mudah dan cepat.
Pembelajaran dari implementasi Coretax di atas dapat menjadi refleksi penting untuk mendukung keberhasilan transformasi digital layanan publik Indonesia di masa depan.
DJP bahkan memanfaatkan sistem lama sebelum fitur coretax dapat digunakan secara penuh pada tahun 2026 mendatang.
Di kemudian hari apabila wajib pajak tersebut menjadi pengusaha kena pajak, maka perlu melalui proses terpisah untuk mendapatkan akun PKP. Proses pemberian akses layanan sistem coretax pada DJP On the net dan akun PKP saat ini pun hanya bisa dilakukan secara handbook ke KPP.
, tidak ada lagi perekaman administrasi pajak secara guide atau diperiksa oleh manusia. Sedikit mungkin intervensi dari manusia dalam proses data input
, sistem enkripsi, dan pelatihan keamanan bagi pegawai adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa facts perpajakan dan knowledge wajib pajak tetap aman. Integrasi teknologi blockchain
“Semua pajak-pajak yang dipotong oleh pemberi kerja akan masuk ke dalam SPT Tahunan PPh. Jadi, walaupun kelihatannya rumit, pada dasarnya nanti tinggal klik-klik atau tinggal konfirmasi saja. Tapi sistem prepopulated
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan details, data analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
Transparansi dari akun wajib pajak pun diharapkan akan semakin meningkat karena Wajib Pajak bisa langsung melihat secara utuh seluruh informasi perpajakan mereka.